ukpbj adalah. Target minimal setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu level proaktif, tingkat kematangan tersebut UKPBJ telah memenuhi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas. ukpbj adalah

Data Usulan terakhir dari Satker 3. Target minimal setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan Level 3, yaitu Proaktif. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. Secara umum, struktur organisasi UKPBJ adalah sebagai berikut. /PPHP adalah pejabat khusus yang terdiri dari personil di lingkungan UKPBJ dan Unit Kerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh Rektor ITB yang memiliki kewenangan dalam menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. UKPBJ/di luar UKPBJ yang memilikisertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 dibidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai. Sistem pengelolaan penyedia (Vendor Management System) dapat berupa aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau penggunaan sistem sederhana (contoh. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Baca Juga: Permendagri 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UKPBJ Regulasi Lintas Sektoral Yang pertama adalah masih terhambat regulasi lintas sektoral. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. e. Kelompok Kerja Pemilihan disingkat dengan Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 12. Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. 13. Jakarta - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memegang peran sentral sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), tidak hanya sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, UKPBJ diharapkan dapat menjadi pusat data dan informasi serta pembina Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). 6. Terkait dengan bentuk strukturalnya tidak diatur dalam Perpres ini. Masih terkait dengan tulisan terdahulu dengan judul MENGENAL ADVOKASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, maka salah satu kunci keberhasilan UKPBJ menuju level 5 atau unggul adalah sejauh mana UKPBJ mampu memetakan dan mengoptimalkan hubungan baik dengan stakeholder dan mengeksekusi Engagement. Misi Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efesien, efektif, transparan,. 10. disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Majelis Kehormatan Kode Etik adalah alat kelengkapan. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, Pokja UKPBJ/Panitia Lelang berhak melakukan pengkajian terhadap RPP hanya. 27. 16. UKPBJ untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan: kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga); dan. 12. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 15. 000. Terkait dengan bentuk strukturalnya tidak diatur dalam Perpres ini. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ. 27. Kelompok Keija Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pembahasan terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk APBD adalah sangat unik dan terus menerus menjadi hal yang diperdebatkan. 11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diPPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 9. 13. UKPBJ. PENUTUP Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Lebih lanjut, UKPBJ CoE dimaknai melalui formulasi karakteristik yang secara ringkas menjelaskan nilai-nilai luhur organisasi pengadaan yang sudah mampu. 3-4 Jakarta Pusat 10710. 23. 1. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang. Tasks and Function. Pengelola Pengadaan Barang /jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk41. 27. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai. 11. Secara kedinasan, Pokja UKPBJ/Panitia Lelang memiliki kedudukan struktural yang lebih rendah dibandingkan PPK, namun secara tugas dan fungsi, kedudukan Panitia Lelang dan PPK adalah sejajar. 2. adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 12. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia. 12. 27. Dihapus. 80, apabila benar semua maka hampir dipastikan lulus karena poinnya sudah 165, tinggal kurang 2. 27. Kapabilitas UKPBJ adalah ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yaitu : Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan. Pembuatan PPBJ tersebut dilakukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sebelum perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). 12. B. Kapabilitas UKPBJ adalah ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan. Surat penawaran adalah surat yang ditulis dengan mencantumkan masa berlaku penawaran, harga penawaran, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan serta daftar lampiran persyaratan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UKPBJ. 8. Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 12. Selengkapnya. Kepala UKPBJ adalah pimpinan UKPBJ yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bangli. Berikut tugas pokok dan fungsi UKPBJ. UKPBJ dalam pelaksanaan Konsolidasi melalui metode tender/seleksi dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Pemenang. Pengguna Anggaran yang selanjutnya. UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif c. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Dokumen persiapan pengadaan ini selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan atau UKPBJ. Masuk; Pendaftaran; search; Konsultasi; Diskusi; Kontak; Pemantauan. (2) UKPBJ berkedudukan di Bagian PengadaanBarang dan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Selengkapnya. Admin Sistem SI-UKPBJ adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola modul-modul aplikasi yang terdapat pada SI-UKPBJ yang berkedudukan di UKPBJ. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang. Peraturan LKPP No. 3. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Target minimal setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan Level 3 yaitu proaktif sehingga UKPBJ dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence) seperti yang diamanatkan dalam Perpres 16 Tahun 2018. . Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 3. 16. governance adalah suatu keniscayaan. UKPBJ dibentuk oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, dan di setiap K/L/PD dibentuk 1 ( satu ) UKPBJ. 9. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia pengadaan barang/jasa. Sistem Informasi. Perlu diingat di sini, PPBJ adalah singkatan dari Pemberitahuan Perolehan/Pengeluaran Barang Pajak, namun sekarang lebih disempurnakan menjadi Pemberitahuan Perolehan/Pengeluaran. Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Sutan Suangkupon Lubis yang. disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penye dia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Pengukuran Tingkat. 16 Tahun 2018. pengelolaan pengadaan barang/jasa; Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau biasa disingkat dengan UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan K/L/PD yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. 664 paket yang harus diselesaikan oleh 302 pengelola pengadaan barang/jasa, paket pengadaan dan pengelola pengadaan. Dasar. 14. Target yang harus dicapai UKPBJ pada tahun 2020 ini adalah mencapai kematangan level 3 (Proaktif) yaitu UKPBJ yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di10a. Dalam bidang keuangan khususnya pengeluaran belanja modal pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. a. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-4-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Perpres No. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan Deputi Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020. 1 Sistem Informasi. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan. 5. 25. 26. Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Sertifikat PBJ Tingkat Dasar masih bisa digunakan sebagai syarat perpindahan ke JF PPBJ dan pengalaman penugasan dalam bidang PBJ 2. Berikut ini adalah tahapan kelengkapan dokumentasi, untuk konsolidasi pengadaan barang/jasa di tahap perencanaan pengadaan:. Bupati adalah Bupati Magetan 2. Pertama adalah Pengetahuan dan pemahaman terkait teori dan teknis PBJ ( knowledge), kedua mampu mempraktekkan atau mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut (skill), dan ketiga sikap ( attitude) dan mampu mengelola resiko. Untuk melakukan login pengguna dapat melakukan langkah sebagai berikut:. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Peraturan LKPP No. Andri Kurniawan selaku Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi dalam. Selasa, 18 Mei 2021. 12. 6. adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan olehPemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Namun demikian pembentukan UKPBJ adalah wajib sebagaimana amanah Pasal 75 Perpres 16 Tahun 2018. Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan jasa yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia pengadaan barang/jasa. 13. dan fungsi UKPBJ Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT DASAR VERSI 4 TRY OUT Versi 4 (Agustus 2021) BENAR/SALAH Petunjuk: Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah benar, dan tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah salah! NO PERNYATAAN. 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Bentuk, Tugas dan Fungsi UKPBJ MK-UKPBJ ; 4 Domain, 9 Variabel, dan 5 Level Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ Kategori dan Penetapan PKP-BJ Kerja sama UKPBJ Tipe LPSE 4Peraturan LKPP No. Admin UKPBJ adalah personel UKPBJ yang ditunjuk oleh kepala UKPBJ untuk mengelola data UKPBJ masing-masing dalam Sistem Informasi UKPBJ dan merupakan bagian dari tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ. Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama kini memberlakukan mekanisme Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) terpusat. UKPBJ < 5/9 level proaktif a =100 b = 80 c = 60 d = 40 e = 20 f = 0 • Generate dari aplikasi siukpbj. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat Ditegaskan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga, bahwa Komponen penilaian besaran organisasi UKPBJ diberi nilai maksimal 100 atau bobot 100% (seratus persen). Jakarta-Humas : Berdasarkan surat Kepala Biro Umum Selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung, Nomor; 60/Bua. 12. 26. Berita terkini tentang UKPBJ. Selanjutnya dalam Peraturan LKPP No. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ. (2) UKPBJ berkedudukan di Bagian. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumberdaya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia. Terlapor adalah Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. Role Admin Untuk masuk dalam aplikasi Portal UKPBJ pengguna harus melakukan login dahulu. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 15. 44. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakatyang. 13. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ. 25. adalah organisasi, badan pemerintah, rumah sakit atau suatu perkumpulan olahraga. 28. Terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel 65% 85% 100% CAPAIAN 65% 85% 100. b. 12. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Kematangan UKPBJ. 13. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-4-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 13. Perpres No. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E. 21. UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ia menjelaskan, UKPBJ adalah organisasi di bawah Sekretariat Jenderal yang harus didorong menjadi lebih baik, lebih bermartabat dan profesional yang berperan memfasilitasi percrpatan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. 3 Gambaran Umum Kemajuan teknologi informasi telah menyediakan sistem dan sarana dalam menunjang proses pengadaan dari cara manual ke arah pengadaan. disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Tanggal Diundangkan. . Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, PIC Saudara Rovazio (0813-1500. 27. Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertera dalam alinea keempat. disingkat UKPBJ adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang menjadi pusat layanan Pengadaan Barang/Jasa. sedangkan Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha menerima insentif sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati19. Pendahuluan Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan perencanaan yang matang. Secara sederhana, Perbaikan Berkelanjutan menjadi hal yang memang wajar dilakukan baik oleh lembaga maupun pribadi, namun bila melihat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah membahas soal Kelembagaan UKPBJ, mulai dari :. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Kematangan UKPBJ.